Land ownership or control does not automatically permit the conversion of Protected Paddy Fields. Investors should verify the LSD Map, LP2B or KP2B status, spatial plans, KKPR, and recommendation requirements before a transaction or development.
Kepemilikan atau penguasaan tanah tidak otomatis memberikan hak untuk mengalihfungsikan Lahan Sawah yang Dilindungi. Pelaku usaha perlu memeriksa Peta LSD, status LP2B atau KP2B, RTR/RDTR, KKPR, serta persyaratan rekomendasi sebelum melakukan transaksi atau pembangunan.
Indonesian version: Perubahan Aturan Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia: Implikasi bagi Perusahaan Tercatat, Calon Emiten, dan Pengendali On 31 March 2026, PT Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange or IDX) issued and brought into force Board of Directors Decree No. Kep-00045/BEI/03-2026, amending Regulation No. I-A on the Listing of Shares and Equity-Type Securities Other
English version: Changes to IDX Share Listing Rules: Implications for Listed Companies, IPO Candidates, and Controllers Pada 31 Maret 2026, PT Bursa Efek Indonesia menerbitkan dan sekaligus memberlakukan Keputusan Direksi Nomor Kep-00045/BEI/03-2026 yang mengubah Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Keputusan ini mencabut rezim
A transaction guide to verifying ownership, encumbrances, seller authority, registration eligibility, and closing documents before the purchase price is paid in full.
Panduan transaksi untuk memverifikasi kepemilikan, pembebanan, kewenangan penjual, kelayakan registrasi, dan dokumen penutupan sebelum harga dibayar penuh.
🇮🇩 Baca artikel ini dalam Bahasa Indonesia → 10 AUGUST 2026 · LEGAL INSIGHT · CORPORATE & TRANSACTIONAL LAW NDA, SPA, SSA, JVA, and SHA in Indonesian transactions: their functions, critical points, and the corporate actions that determine whether they work By Adhit Prasetyo, S.H., CLA, Prasetyo Law Office A single corporate investment may involve
Choosing the Right Corporate Agreement Read More »
🌐 Read this article in English → 10 AGUSTUS 2026 · LEGAL INSIGHT · HUKUM KORPORASI & TRANSAKSI NDA, SPA, SSA, JVA, dan SHA dalam transaksi di Indonesia: fungsi, titik kritis, dan langkah korporasi yang menentukan efektivitasnya Oleh Adhit Prasetyo, S.H., CLA, Prasetyo Law Office Satu investasi korporasi dapat melibatkan beberapa dokumen dengan fungsi yang
Memilih Perjanjian Korporasi yang Tepat Read More »
Circular Letter of the Director General of General Legal Administration Number AHU-AH.01-36 of 2026 introduces an administrative “Inactive” designation for limited liability companies, foundations, and associations with no recorded update during the preceding five years. This Client Alert explains the criteria, timeline, restoration process, beneficial ownership obligations, and the limits of its effect on AHU, OSS, NIB, contracts, and legal entity status.
Surat Edaran Ditjen AHU Nomor AHU-AH.01-36 Tahun 2026 memperkenalkan mekanisme status “Nonaktif” administratif bagi PT, yayasan, dan perkumpulan yang tidak memperbarui data selama lima tahun. Artikel ini membahas kriteria, tahapan, pemulihan, pemilik manfaat, serta batas dampaknya terhadap AHU, OSS, NIB, kontrak, dan status badan hukum.
