{"id":4387,"date":"2026-09-17T15:36:16","date_gmt":"2026-09-17T08:36:16","guid":{"rendered":"https:\/\/prasetyolawoffice.com\/?p=4387"},"modified":"2026-09-17T15:54:03","modified_gmt":"2026-09-17T08:54:03","slug":"regional-holding-pt-pma","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/prasetyolawoffice.com\/id\/regional-holding-pt-pma\/","title":{"rendered":"Regional Holding dan PT PMA: Menata Transaksi Antarperusahaan"},"content":{"rendered":"<div style=\"background:#1B2A4A;border-left:4px solid #C6A64B;padding:20px;margin:0 0 28px;\"><strong style=\"color:#FFFFFF !important;\">Read this article in English: <\/strong><a href=\"https:\/\/prasetyolawoffice.com\/id\/regional-holding-pt-pma-indonesia\/\" hreflang=\"en\" style=\"color:#C6A64B !important;\">Regional Holding Companies and PT PMA: Structuring Intercompany Arrangements \u2192<\/a><\/div>\n<p>Perusahaan induk regional (<em>regional holding<\/em>) sering menjadi pusat kepemilikan, pendanaan, dan pengelolaan kekayaan intelektual bagi kegiatan usaha di beberapa negara. Dalam struktur tersebut, PT penanaman modal asing (PT PMA) di Indonesia dapat menerima pinjaman, menggunakan merek, atau memperoleh dukungan operasional dari perusahaan lain dalam grup.<\/p>\n\n<p>Namun, bagan kepemilikan belum menjawab siapa yang berwenang menandatangani transaksi, persetujuan apa yang diperlukan, dan apakah kegiatan yang dijalankan telah memiliki perizinan yang sesuai. Kesamaan pemegang saham juga tidak menghilangkan kebutuhan untuk menilai setiap hubungan antarperusahaan secara tersendiri.<\/p>\n\n<p>Artikel ini membahas tiga lapis yang perlu diselaraskan: tata kelola perseroan, substansi transaksi, serta perizinan dan bukti pelaksanaan. Pembahasan tidak dimaksudkan sebagai rekomendasi efisiensi pajak atau jaminan perlindungan aset untuk struktur tertentu.<\/p>\n\n<figure style=\"margin:24px 0;\"><img fetchpriority=\"high\" src=\"https:\/\/prasetyolawoffice.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/pexels-photo-7414284-7414284-scaled.jpg\" alt=\"Ilustrasi jabat tangan dalam kerja sama regional holding dan PT PMA\" width=\"2560\" height=\"1707\" decoding=\"async\" style=\"display:block;width:100%;height:auto;max-height:420px;object-fit:cover;\"><figcaption style=\"color:#434B57 !important;font-size:14px;line-height:1.6;margin-top:8px;\">Ilustrasi kerja sama bisnis; bukan dokumentasi klien atau transaksi tertentu.<\/figcaption><\/figure>\n<nav aria-label=\"Daftar isi artikel\" style=\"background:#F5F6F8;border-left:3px solid #C6A64B;padding:20px;margin:24px 0;\"><p><strong>Daftar isi<\/strong><\/p><ol><li><a href=\"#fungsi-perusahaan\">Kepemilikan, pengurusan, dan fungsi regional holding<\/a><\/li><li><a href=\"#kewenangan-persetujuan\">Persetujuan transaksi tidak sama dengan kewenangan mewakili PT<\/a><\/li><li><a href=\"#substansi-transaksi\">Pinjaman, jasa, dan lisensi dalam grup regional holding<\/a><\/li><li><a href=\"#perizinan-kegiatan\">Perizinan mengikuti kegiatan yang nyata, bukan nama kontrak<\/a><\/li><li><a href=\"#urutan-pelaksanaan\">Pelaksanaan dan dokumentasi regional holding<\/a><\/li><li><a href=\"#kesimpulan\">Kesimpulan<\/a><\/li><\/ol><\/nav>\n<h2 id=\"fungsi-perusahaan\">1. Kepemilikan, pengurusan, dan fungsi regional holding<\/h2>\n\n<p>Dalam merancang hubungan antara regional holding dan PT PMA, pertanyaan awal bukan sekadar di negara mana perusahaan induk didirikan. Yang perlu dipetakan adalah fungsi masing-masing perusahaan.<\/p>\n\n<p>Apakah induk hanya memiliki saham? Apakah induk juga memberikan pendanaan, menyediakan layanan, atau menguasai hak penggunaan merek? Apakah PT PMA menjalankan kegiatan langsung kepada pelanggan, atau memberikan hak kepada operator lain?<\/p>\n\n<p>Pemetaan ini membantu menentukan hubungan hukum yang benar-benar diperlukan. Penempatan pembayaran sebagai <em>management fee<\/em>, misalnya, sebaiknya tidak dilakukan hanya karena istilah tersebut lazim digunakan dalam grup. Perlu diidentifikasi layanan yang diberikan, penerimanya, manfaatnya, dan dasar pembebanannya.<\/p>\n\n<p>Demikian pula, kepentingan grup perlu diterjemahkan menjadi keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan pada tingkat PT PMA. Instruksi atau persetujuan regional holding tidak dengan sendirinya menggantikan kewenangan dan prosedur internal perseroan di Indonesia.<\/p>\n\n<p><strong>Bacaan terkait:<\/strong> <a href=\"https:\/\/prasetyolawoffice.com\/id\/nominee-saham-pt-pma-sha-anggaran-dasar\/\">Shareholders\u2019 Agreement dan anggaran dasar PT PMA: struktur tata kelola yang sah<\/a>.<\/p>\n<h2 id=\"kewenangan-persetujuan\">2. Persetujuan transaksi tidak sama dengan kewenangan mewakili PT<\/h2>\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.pajak.go.id\/id\/peraturan\/perseroan-terbatas-0\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">UU Perseroan Terbatas<\/a>, dibaca bersama perubahan yang berlaku, menempatkan pengurusan dan perwakilan perseroan pada Direksi. Pasal 98 tetap memperhatikan pengaturan undang-undang, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.<\/p>\n\n<p>Pasal 99 mengatur penggantian wakil ketika terdapat benturan kepentingan: direktur lain yang tidak berbenturan; Dewan Komisaris yang tidak berbenturan apabila seluruh Direksi berbenturan; atau pihak lain yang ditunjuk RUPS apabila seluruh Direksi dan Dewan Komisaris berbenturan. Jabatan rangkap dalam grup merupakan keadaan yang perlu ditelaah, bukan kesimpulan otomatis adanya benturan.<\/p>\n\n<p><strong>Bacaan terkait:<\/strong> <a href=\"https:\/\/prasetyolawoffice.com\/id\/tanggung-jawab-direksi-dewan-komisaris\/\">Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk benturan kepentingan<\/a>.<\/p>\n<p>Karena itu, matriks tata kelola dapat disusun sebagai berikut:<\/p>\n\n<div style=\"overflow-x:auto;\"><table style=\"width:100%;border-collapse:collapse;\"><thead><tr><th scope=\"col\" style=\"background:#1B2A4A;color:#C6A64B !important;padding:12px;border:1px solid #D8DDE5;text-align:left;\">Transaksi<\/th><th scope=\"col\" style=\"background:#1B2A4A;color:#C6A64B !important;padding:12px;border:1px solid #D8DDE5;text-align:left;\">Kewenangan mewakili PT<\/th><th scope=\"col\" style=\"background:#1B2A4A;color:#C6A64B !important;padding:12px;border:1px solid #D8DDE5;text-align:left;\">Persetujuan yang perlu diuji<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td style=\"padding:12px;border:1px solid #D8DDE5;vertical-align:top;\">Pinjaman dari induk<\/td><td style=\"padding:12px;border:1px solid #D8DDE5;vertical-align:top;\">Direksi; uji Pasal 99<\/td><td style=\"padding:12px;border:1px solid #D8DDE5;vertical-align:top;\">Anggaran dasar, pembatasan kewenangan, dan keputusan internal<\/td><\/tr><tr><td style=\"padding:12px;border:1px solid #D8DDE5;vertical-align:top;\">Jasa atau lisensi dari afiliasi<\/td><td style=\"padding:12px;border:1px solid #D8DDE5;vertical-align:top;\">Direksi; uji Pasal 99<\/td><td style=\"padding:12px;border:1px solid #D8DDE5;vertical-align:top;\">Anggaran dasar dan persetujuan internal yang berlaku<\/td><\/tr><tr><td style=\"padding:12px;border:1px solid #D8DDE5;vertical-align:top;\">Penambahan modal<\/td><td style=\"padding:12px;border:1px solid #D8DDE5;vertical-align:top;\">Perwakilan dan pelaksanaan keputusan diperiksa tersendiri<\/td><td style=\"padding:12px;border:1px solid #D8DDE5;vertical-align:top;\">RUPS menurut Pasal 41; tindak lanjut sesuai bentuk perubahan<\/td><\/tr><tr><td style=\"padding:12px;border:1px solid #D8DDE5;vertical-align:top;\">Penjaminan aset<\/td><td style=\"padding:12px;border:1px solid #D8DDE5;vertical-align:top;\">Wakil yang berwenang dan tidak berbenturan<\/td><td style=\"padding:12px;border:1px solid #D8DDE5;vertical-align:top;\">Pasal 102: RUPS untuk lebih dari 50% kekayaan bersih dalam satu atau lebih transaksi, dengan pengecualian kegiatan usaha sesuai anggaran dasar<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div>\n\n<p>Tabel ini bukan daftar persetujuan yang berlaku otomatis untuk seluruh perusahaan. Pasal 117 memungkinkan anggaran dasar mensyaratkan persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris. Pasal 102 dan 117 juga melindungi pihak lain yang beritikad baik dalam keadaan yang diaturnya; kekurangan persetujuan tidak selalu membuat transaksi tidak mengikat.<\/p>\n\n<p>Menurut pandangan kami, identitas wakil, dasar kewenangan, potensi benturan, dan persetujuan sebaiknya dicatat sebagai empat pemeriksaan terpisah. Sebuah transaksi dapat telah disetujui secara internal, tetapi masih memerlukan penentuan wakil yang tepat.<\/p>\n\n<h2 id=\"substansi-transaksi\">3. Pinjaman, jasa, dan lisensi dalam grup regional holding<\/h2>\n\n<p>Untuk transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, <a href=\"https:\/\/pajak.go.id\/id\/peraturan\/penerapan-prinsip-kewajaran-dan-kelaziman-usaha-dalam-transaksi-yang-dipengaruhi-hubungan\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">PMK Nomor 172 Tahun 2023<\/a> mengatur prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Pasal 13 mensyaratkan tahapan pendahuluan bagi transaksi tertentu sebelum penerapan prinsip tersebut.<\/p>\n\n<p>Implikasinya, kontrak dan tagihan perlu dibaca bersama fakta pelaksanaan. Sebagai kerangka pemeriksaan awal:<\/p>\n\n<div style=\"overflow-x:auto;\"><table style=\"width:100%;border-collapse:collapse;\"><thead><tr><th scope=\"col\" style=\"background:#1B2A4A;color:#C6A64B !important;padding:12px;border:1px solid #D8DDE5;text-align:left;\">Hubungan<\/th><th scope=\"col\" style=\"background:#1B2A4A;color:#C6A64B !important;padding:12px;border:1px solid #D8DDE5;text-align:left;\">Substansi yang perlu diperiksa<\/th><th scope=\"col\" style=\"background:#1B2A4A;color:#C6A64B !important;padding:12px;border:1px solid #D8DDE5;text-align:left;\">Contoh bukti pelaksanaan<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td style=\"padding:12px;border:1px solid #D8DDE5;vertical-align:top;\">Pinjaman antarperusahaan<\/td><td style=\"padding:12px;border:1px solid #D8DDE5;vertical-align:top;\">Kebutuhan dana, karakter pinjaman, hak penagihan, kemampuan memperoleh dan melunasi pinjaman<\/td><td style=\"padding:12px;border:1px solid #D8DDE5;vertical-align:top;\">Dokumen pinjaman, arus dana, penggunaan dana, dan pembayaran<\/td><\/tr><tr><td style=\"padding:12px;border:1px solid #D8DDE5;vertical-align:top;\">Jasa antarperusahaan<\/td><td style=\"padding:12px;border:1px solid #D8DDE5;vertical-align:top;\">Jasa nyata, kebutuhan, manfaat ekonomi; bukan aktivitas pemegang saham, duplikasi, atau manfaat insidental<\/td><td style=\"padding:12px;border:1px solid #D8DDE5;vertical-align:top;\">Lingkup pekerjaan, hasil layanan, korespondensi, dan dasar pembebanan<\/td><\/tr><tr><td style=\"padding:12px;border:1px solid #D8DDE5;vertical-align:top;\">Lisensi atau penggunaan kekayaan intelektual<\/td><td style=\"padding:12px;border:1px solid #D8DDE5;vertical-align:top;\">Keberadaan dan penggunaan hak, kepemilikan, fungsi pengembangan dan pemanfaatan, serta manfaat ekonomi<\/td><td style=\"padding:12px;border:1px solid #D8DDE5;vertical-align:top;\">Dokumen hak, lisensi, bukti penggunaan, dan dokumentasi kontribusi para pihak<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div>\n\n<p>Pasal 14 mengatur konsekuensi apabila transaksi tidak dapat dibuktikan melalui tahapan pendahuluan tersebut. Karena itu, keberadaan perjanjian tertulis tidak boleh diperlakukan sebagai bukti tunggal bahwa seluruh persyaratan kewajaran telah terpenuhi.<\/p>\n\n<p>Penilaian harga, dokumentasi transfer pricing, pemotongan pajak, dan penerapan perjanjian penghindaran pajak berganda memerlukan pemeriksaan tersendiri. Tidak semua perusahaan otomatis mempunyai kewajiban dokumentasi yang sama. Pemeriksaan hukum perlu dikoordinasikan dengan penasihat pajak berdasarkan fakta dan ketentuan yang relevan.<\/p>\n\n<h2 id=\"perizinan-kegiatan\">4. Perizinan mengikuti kegiatan yang nyata, bukan nama kontrak<\/h2>\n\n<p><a href=\"https:\/\/peraturan.bpk.go.id\/Details\/319773\/pp-no-28-tahun-2025\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">PP Nomor 28 Tahun 2025<\/a> merupakan kerangka perizinan berusaha berbasis risiko yang menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021. Prosedur OSS dan fasilitas penanaman modal juga perlu dibaca bersama <a href=\"https:\/\/peraturan.bpk.go.id\/Details\/332573\/permeninvesbkpm-no-5-tahun-2025\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Permen Investasi dan Hilirisasi\/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025<\/a>.<\/p>\n\n<p>NIB tidak dapat diperlakukan sebagai bukti bahwa seluruh persyaratan untuk semua kegiatan dan lokasi telah terpenuhi. Identifikasi KBLI, tingkat risiko, persyaratan dasar, Perizinan Berusaha, serta PB UMKU yang relevan harus mengikuti model usaha aktual.<\/p>\n\n<p>Sebagai contoh hipotetis, sebuah grup mendirikan PT PMA untuk menjalankan pusat pembelajaran. Regional holding menyediakan pendanaan dan akses merek. PT PMA kemudian menyewa lokasi dan mempekerjakan pengajar.<\/p>\n\n<p>Dalam contoh tersebut, legalitas pendirian PT tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa pusat pembelajaran siap menerima peserta, mengajar, dan memungut biaya. Jenis layanan pendidikan, lokasi, penggunaan bangunan, dan pengaturan tenaga kerja perlu ditelaah sesuai fakta kegiatan.<\/p>\n\n<div style=\"overflow-x:auto;\"><table style=\"width:100%;border-collapse:collapse;\"><thead><tr><th scope=\"col\" style=\"background:#1B2A4A;color:#C6A64B !important;padding:12px;border:1px solid #D8DDE5;text-align:left;\">Lapisan<\/th><th scope=\"col\" style=\"background:#1B2A4A;color:#C6A64B !important;padding:12px;border:1px solid #D8DDE5;text-align:left;\">Pertanyaan pemeriksaan<\/th><th scope=\"col\" style=\"background:#1B2A4A;color:#C6A64B !important;padding:12px;border:1px solid #D8DDE5;text-align:left;\">Bukti atau tindak lanjut<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td style=\"padding:12px;border:1px solid #D8DDE5;vertical-align:top;\">Perseroan<\/td><td style=\"padding:12px;border:1px solid #D8DDE5;vertical-align:top;\">Apakah struktur dan organ perseroan sesuai dokumen yang berlaku?<\/td><td style=\"padding:12px;border:1px solid #D8DDE5;vertical-align:top;\">Dokumen korporasi dan keputusan internal<\/td><\/tr><tr><td style=\"padding:12px;border:1px solid #D8DDE5;vertical-align:top;\">Kegiatan dan lokasi<\/td><td style=\"padding:12px;border:1px solid #D8DDE5;vertical-align:top;\">Apakah KBLI serta izin mencakup layanan dan tempat operasional yang sebenarnya?<\/td><td style=\"padding:12px;border:1px solid #D8DDE5;vertical-align:top;\">NIB, izin atau sertifikat yang relevan, dan dokumen lokasi<\/td><\/tr><tr><td style=\"padding:12px;border:1px solid #D8DDE5;vertical-align:top;\">Hubungan antarperusahaan<\/td><td style=\"padding:12px;border:1px solid #D8DDE5;vertical-align:top;\">Apa dasar pendanaan, jasa, dan penggunaan merek?<\/td><td style=\"padding:12px;border:1px solid #D8DDE5;vertical-align:top;\">Perjanjian, kewenangan, persetujuan, dan bukti pelaksanaan<\/td><\/tr><tr><td style=\"padding:12px;border:1px solid #D8DDE5;vertical-align:top;\">Operasional<\/td><td style=\"padding:12px;border:1px solid #D8DDE5;vertical-align:top;\">Apakah kewajiban sebelum dan selama kegiatan telah dipenuhi?<\/td><td style=\"padding:12px;border:1px solid #D8DDE5;vertical-align:top;\">Dokumen ketenagakerjaan, pencatatan, serta kalender pemenuhan kewajiban<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div>\n\n<p>Apabila pengaturan merek dan model usaha masuk kategori waralaba, pemeriksaan tidak berhenti pada lisensi merek. <a href=\"https:\/\/www.peraturan.go.id\/files\/pp-no-35-tahun-2024.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">PP Nomor 35 Tahun 2024<\/a>, khususnya Pasal 12 sampai dengan Pasal 14, mengatur STPW bagi pihak-pihak yang ditentukan: pemberi waralaba sebelum membuat perjanjian waralaba dan penerima waralaba sebelum memulai kegiatan usaha. Pemeriksaan ini perlu dilakukan sejak hubungan awal, bukan hanya ketika ekspansi jaringan dimulai.<\/p>\n\n<h2 id=\"urutan-pelaksanaan\">5. Pelaksanaan dan dokumentasi regional holding<\/h2>\n\n<p>Menurut pandangan kami, matriks yang efektif tidak perlu rumit. Untuk setiap transaksi atau kegiatan, catat pihak yang bertanggung jawab, dasar kewenangan, persetujuan, persyaratan perizinan, bukti penyelesaian, dan waktu pemenuhan. Bedakan pekerjaan yang dapat berjalan paralel dari persyaratan yang harus selesai sebelum penandatanganan, pencairan, atau operasional.<\/p>\n\n<p>Untuk perjanjian antara regional holding asing dan PT PMA, bahasa juga perlu diperhatikan. <a href=\"https:\/\/peraturan.bpk.go.id\/Home\/Download\/112437\/Perpres%20Nomor%2063%20Tahun%202019.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pasal 26 Perpres Nomor 63 Tahun 2019<\/a> mengatur penggunaan bahasa Indonesia untuk perjanjian yang melibatkan lembaga swasta Indonesia. Jika melibatkan pihak asing, perjanjian ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing dan\/atau bahasa Inggris; bahasa penafsiran ketika terdapat perbedaan dapat disepakati. Ketentuan ini tidak boleh disederhanakan menjadi kesimpulan bahwa setiap kontrak berbahasa Inggris otomatis batal.<\/p>\n\n<p>Sesudah transaksi dilaksanakan, dokumentasi perlu tetap dipelihara. Jadwal pembayaran, hasil layanan, penggunaan hak, perubahan korporasi, dan pemenuhan perizinan merupakan bagian dari pengendalian yang berbeda. Penandatanganan perjanjian bukan akhir dari pekerjaan kepatuhan.<\/p>\n\n<h2 id=\"kesimpulan\">Kesimpulan<\/h2>\n\n<p>Struktur regional holding sebaiknya dinilai melalui hubungan yang benar-benar dijalankan, bukan hanya bagan kepemilikannya. Pada tingkat PT PMA, tiga pertanyaan perlu dijawab: siapa yang berwenang bertindak, apakah transaksi memiliki substansi dan dokumentasi yang memadai, serta apakah kegiatan aktual telah memenuhi persyaratan yang berlaku.<\/p>\n\n<p>Matriks kewenangan dan matriks perizinan mempunyai fungsi berbeda, tetapi perlu digunakan bersama. Keduanya membantu perusahaan menentukan urutan keputusan, pelaksanaan, dan pemeliharaan bukti tanpa menganggap persetujuan induk, kontrak tertulis, atau NIB sebagai pengganti seluruh pemeriksaan hukum.<\/p>\n\n<hr>\n\n<p>Prasetyo Law Office merupakan law firm berbasis di Jakarta, Indonesia, yang memberikan layanan hukum terintegrasi bagi klien dalam berbagai bidang, mulai dari transaksi komersial hingga litigasi lintas sektor. Dengan pengalaman bertahun-tahun, kami tidak hanya menguasai aspek regulasi, tetapi juga memahami dinamika industri dan karakter bisnis klien. Kami menyediakan nasihat hukum yang menyeluruh serta solusi strategis untuk membantu klien meminimalkan risiko hukum secara komprehensif dalam setiap tantangan bisnis.<\/p>\n\n<p><strong>Prasetyo Law Office<\/strong><br>\nIndonesia Stock Exchange Building, Tower 1 Level 3 Suite 304<br>\nSudirman Central Business District (SCBD)<br>\nJl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53<br>\nJakarta Selatan, DKI Jakarta 12190<br>\nPhone: +6221 5890 5002 ext. 105<br>\nE-mail: <a href=\"mailto:info@prasetyolawoffice.com\">info@prasetyolawoffice.com<\/a><\/p>\n\n<p><strong>Sumber utama:<\/strong><\/p>\n\n<ol><li><a href=\"https:\/\/www.pajak.go.id\/id\/peraturan\/perseroan-terbatas-0\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas<\/a>, khususnya Pasal 41, Pasal 92, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 102, dan Pasal 117, dibaca bersama <a href=\"https:\/\/peraturan.bpk.go.id\/Details\/246523\/uu-no-6-tahun-2023\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023<\/a>.<\/li><li><a href=\"https:\/\/peraturan.bpk.go.id\/Details\/319773\/pp-no-28-tahun-2025\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko<\/a>.<\/li><li><a href=\"https:\/\/peraturan.bpk.go.id\/Details\/332573\/permeninvesbkpm-no-5-tahun-2025\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi\/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)<\/a>.<\/li><li><a href=\"https:\/\/pajak.go.id\/id\/peraturan\/penerapan-prinsip-kewajaran-dan-kelaziman-usaha-dalam-transaksi-yang-dipengaruhi-hubungan\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa<\/a>, khususnya Pasal 13 sampai dengan Pasal 16.<\/li><li><a href=\"https:\/\/www.peraturan.go.id\/files\/pp-no-35-tahun-2024.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba<\/a>, khususnya Pasal 12 sampai dengan Pasal 14.<\/li><li><a href=\"https:\/\/peraturan.bpk.go.id\/Home\/Download\/112437\/Perpres%20Nomor%2063%20Tahun%202019.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia<\/a>, khususnya Pasal 26.<\/li><\/ol>\n\n<p><strong>Terakhir diverifikasi:<\/strong> 17 September 2026.<\/p>\n\n<p><strong>Penafian:<\/strong> Publikasi ini disediakan untuk tujuan informasi umum dan edukasi berdasarkan peraturan serta materi yang tersedia per 17 September 2026. Publikasi ini bukan nasihat hukum atau pendapat hukum resmi dan tidak boleh digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk transaksi, tindakan korporasi, atau sengketa tertentu. Peraturan Indonesia, penafsiran pengadilan, dan praktik korporasi dapat berubah. Nasihat yang disesuaikan dengan fakta serta verifikasi atas persyaratan terkini perlu diperoleh sebelum mengambil tindakan. Penerimaan atau penggunaan publikasi ini tidak membentuk hubungan advokat-klien.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Kerangka hukum transaksi regional holding dan PT PMA: kewenangan, benturan kepentingan, pinjaman, jasa, lisensi, dan perizinan di Indonesia.<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":3928,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_uag_custom_page_level_css":"","site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"disabled","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[21,17],"tags":[],"class_list":["post-4387","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-client-alert-id","category-client-alert"],"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/prasetyolawoffice.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/pexels-photo-6077797-6077797-scaled.jpg",2560,1707,false],"thumbnail":["https:\/\/prasetyolawoffice.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/pexels-photo-6077797-6077797-150x150.jpg",150,150,true],"medium":["https:\/\/prasetyolawoffice.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/pexels-photo-6077797-6077797-300x200.jpg",300,200,true],"medium_large":["https:\/\/prasetyolawoffice.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/pexels-photo-6077797-6077797-768x512.jpg",768,512,true],"large":["https:\/\/prasetyolawoffice.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/pexels-photo-6077797-6077797-1024x683.jpg",1024,683,true],"1536x1536":["https:\/\/prasetyolawoffice.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/pexels-photo-6077797-6077797-1536x1024.jpg",1536,1024,true],"2048x2048":["https:\/\/prasetyolawoffice.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/pexels-photo-6077797-6077797-2048x1365.jpg",2048,1365,true],"trp-custom-language-flag":["https:\/\/prasetyolawoffice.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/pexels-photo-6077797-6077797-scaled.jpg",18,12,false]},"uagb_author_info":{"display_name":"ploadm","author_link":"https:\/\/prasetyolawoffice.com\/id\/author\/ploadm\/"},"uagb_comment_info":3,"uagb_excerpt":"Kerangka hukum transaksi regional holding dan PT PMA: kewenangan, benturan kepentingan, pinjaman, jasa, lisensi, dan perizinan di Indonesia.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/prasetyolawoffice.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4387","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/prasetyolawoffice.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/prasetyolawoffice.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/prasetyolawoffice.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/prasetyolawoffice.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4387"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/prasetyolawoffice.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4387\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4395,"href":"https:\/\/prasetyolawoffice.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4387\/revisions\/4395"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/prasetyolawoffice.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3928"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/prasetyolawoffice.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4387"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/prasetyolawoffice.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4387"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/prasetyolawoffice.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4387"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}