{"id":4416,"date":"2026-10-05T19:26:34","date_gmt":"2026-10-05T12:26:34","guid":{"rendered":"https:\/\/prasetyolawoffice.com\/?p=4416"},"modified":"2026-10-06T00:36:45","modified_gmt":"2026-10-05T17:36:45","slug":"joint-venture-joint-operation-indonesia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/prasetyolawoffice.com\/id\/joint-venture-joint-operation-indonesia\/","title":{"rendered":"Joint Venture atau Joint Operation: Memilih Struktur Kerja Sama di Indonesia"},"content":{"rendered":"

English:<\/strong> Read this article in English<\/a><\/p>\n

Struktur yang Terlihat Sederhana Dapat Menimbulkan Risiko yang Berbeda<\/h2>\n

Perusahaan yang akan menjalankan bisnis atau proyek bersama sering memilih antara joint venture<\/em> dan joint operation<\/em> di Indonesia. Namun, nama yang digunakan dalam proposal atau perjanjian tidak dengan sendirinya menentukan kedudukan hukum, tanggung jawab, perizinan, ataupun perlakuan pajaknya.<\/p>\n

Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana kerja sama tersebut akan dijalankan. Siapa yang menandatangani kontrak dengan pelanggan? Siapa yang menerima pembayaran, memegang aset, mempekerjakan tenaga kerja, memperoleh perizinan, dan menanggung kerugian?<\/p>\n

Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat mengubah struktur hukum yang seharusnya digunakan.<\/p>\n

Joint Venture melalui Perseroan<\/h2>\n

Dalam artikel ini, joint venture<\/em> atau JV merujuk pada kerja sama melalui perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki para mitra.<\/p>\n

Perseroan menjadi kendaraan usaha tersendiri dengan struktur pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, aset, kontrak, serta perizinannya sendiri. Hubungan para mitra biasanya diatur melalui anggaran dasar, keputusan organ perseroan, dan shareholders’ agreement<\/em>.<\/p>\n

Struktur ini umumnya dipertimbangkan apabila kerja sama dimaksudkan untuk berlangsung dalam jangka panjang, memerlukan investasi bersama, pegawai, aset, pembiayaan, merek, atau perizinan atas satu kendaraan usaha.<\/p>\n

Apabila terdapat penanaman modal asing langsung, struktur tersebut juga harus diperiksa berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal, ketentuan bidang usaha, kepemilikan asing, serta perizinan berusaha yang berlaku.<\/p>\n

Pembentukan perseroan tidak menyelesaikan seluruh risiko. Para pihak tetap harus mengatur pengendalian perusahaan, kebutuhan pendanaan, keputusan strategis, pembatasan pengalihan saham, kebuntuan, dan mekanisme exit.<\/p>\n

Joint Operation atau Kerja Sama Operasi<\/h2>\n

Joint operation<\/em> atau JO biasanya dijalankan melalui perjanjian Kerja Sama Operasi atau KSO. Para pihak tetap menggunakan badan usahanya masing-masing dan menggabungkan kemampuan tertentu untuk menjalankan proyek atau kegiatan bersama.<\/p>\n

KSO tidak otomatis menjadi badan hukum tersendiri seperti perseroan terbatas. Karena itu, perjanjian harus menentukan secara jelas siapa yang dapat bertindak mewakili kerja sama, menandatangani kontrak, menggunakan aset, menagih pelanggan, dan menanggung risiko terhadap pihak ketiga.<\/p>\n

Namun, anggapan bahwa KSO selalu sederhana dari sisi pajak juga tidak tepat. PMK 79\/2024 mengatur perlakuan perpajakan KSO berdasarkan isi perjanjian dan cara kerja sama tersebut dilaksanakan. KSO tertentu wajib memperoleh NPWP sebagai Wajib Pajak Badan, sedangkan KSO lain menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya melalui masing-masing anggota.<\/p>\n

Kewajiban pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak juga mempunyai kriteria tersendiri. Karena itu, desain penagihan, penerimaan pendapatan, kontribusi anggota, dan pembayaran biaya perlu diperiksa sebelum kegiatan dimulai.<\/p>\n

Perbedaannya Tidak Berhenti pada Ada atau Tidaknya Perseroan<\/h2>\n

Pemilihan JV atau JO dapat memengaruhi:<\/p>\n