Client Alert

Dalam kehidupan yang penuh ketidakpastian, kematian adalah satu-satunya kepastian. Namun, apa yang terjadi dengan harta benda kita setelah kita tiada? Hukum waris di Indonesia menjadi panduan krusial untuk memastikan bahwa aset yang kita bangun seumur hidup dapat diteruskan dengan adil dan tanpa konflik. Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang hukum waris, mulai dari prinsip-prinsip […]

Di era globalisasi dan meningkatnya risiko tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta pendanaan terorisme, transparansi kepemilikan dan pengendalian korporasi menjadi salah satu pilar utama dalam sistem pencegahan kejahatan finansial. Indonesia, sejalan dengan standar internasional yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force (FATF), telah mengadopsi prinsip mengenali pemilik manfaat (beneficial owner) melalui serangkaian regulasi yang saling

Di tengah dinamika pasar modal Indonesia, hibah saham sering menjadi instrumen yang menarik untuk transfer kekayaan secara cuma-cuma, baik dalam konteks keluarga, amal, atau perencanaan suksesi bisnis. Namun, sebagai benda bergerak yang tidak berwujud dan terdaftar, saham pada Perseroan Terbatas (PT) Terbuka tunduk pada regulasi ketat. Ketentuan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),

Di era bisnis yang penuh tantangan, pengurangan modal bukanlah tanda kegagalan, melainkan langkah cerdas untuk merampingkan struktur keuangan dan meningkatkan efisiensi. Bayangkan perusahaan Anda seperti kapal yang perlu membuang beban berlebih agar lebih lincah menghadapi badai ekonomi. Berdasarkan regulasi hukum Indonesia, proses ini diatur ketat untuk melindungi pemegang saham dan kreditor. Struktur Modal Dasar dalam

Dalam rangka mewujudkan iklim investasi yang lebih ramah dan efisien, Pemerintah Indonesia terus menyempurnakan regulasi perizinan berusaha berbasis risiko. Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan langkah reformasi signifikan yang menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021. Regulasi baru ini tidak hanya memperkuat sistem Online Single Submission (OSS),

Pada tanggal 17 Desember 2025, dunia hukum perusahaan di Indonesia menyambut perubahan signifikan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) atau yang dikenal sebagai Permenkum 49/2025. Peraturan ini tidak hanya menyederhanakan siklus hidup suatu PT dari pendirian hingga likuidasi,

Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 5 Tahun 2025 mengatur pedoman dan tata cara penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko serta pemberian fasilitas penanaman modal melalui Sistem Online Single Submission (OSS). Kewajiban Pencantuman Kegiatan Usaha Pendukung dalam Anggaran Dasar Perseroan Pelaku usaha Perseroan Terbatas (“PT”) Badan Usaha wajib mengisi klasifikasi kegiatan usaha yang

Pembagian dividen merupakan salah satu mekanisme utama bagi pemegang saham untuk memperoleh imbal hasil dari investasi mereka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dividen dibagi menjadi dua jenis utama: dividen interim dan dividen final. Kedua jenis ini memiliki dasar hukum, prosedur, dan batasan yang ketat untuk memastikan keberlanjutan perusahaan serta perlindungan