Transparansi kepemilikan korporasi kini menjadi kewajiban hukum. Artikel ini membahas konsep Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), kriteria berdasarkan Perpres 13/2018, dan kewajiban pelaporannya bagi korporasi di Indonesia.
Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Read More »
Hibah saham menjadi instrumen transfer kekayaan dalam konteks keluarga, amal, maupun suksesi bisnis. Artikel ini membahas aspek hukum hibah saham pada perusahaan terbuka beserta regulasi yang mengikatnya.
Hibah Saham Pada Perusahaan Terbuka Read More »
Pengurangan modal PT memerlukan keputusan RUPS yang sah, pengumuman surat kabar paling lambat 7 hari, masa keberatan kreditur selama 60 hari, akta notaris, dan persetujuan Menteri. PT PMA juga harus membedakan persyaratan permodalan dari minimum nilai investasinya.
Pengurangan Modal Perseroan Terbatas: Prosedur, Hak Kreditur, dan Pertimbangan PT PMA Read More »
PP 28/2025 menandai reformasi signifikan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di Indonesia. Artikel ini menelusuri evolusi regulasi perizinan dan dampaknya bagi pelaku usaha.
Permenkum 49/2025 mengatur laporan tahunan kepada RUPS, akta notaris, penyampaian melalui SABH dalam 30 hari, serta mekanisme teguran tertulis dan pemblokiran akses Perseroan.
Permen Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025 mengatur kegiatan usaha utama dan pendukung, termasuk KBLI, akta perusahaan, nilai investasi, serta permodalan melalui OSS.
Berdasarkan UUPT, dividen terbagi menjadi dividen interim dan dividen final. Artikel ini mengulas dasar hukum, prosedur, dan risiko masing-masing jenis pembagian dividen di Perseroan Terbatas.
