KBLI 2025 berlaku penuh di OSS dan AHU Online sejak 15 Juni 2026. Apa yang berubah dari KBLI 2020, bagaimana proses migrasi di OSS-RBA, dan apa artinya bagi investor asing yang beroperasi melalui PT PMA.
KBLI 2025 dan PT PMA: Yang Berubah dan Yang Harus Dilakukan Sekarang Read More »
PT PMA tidak dapat memiliki Hak Milik atas tanah di Indonesia. Namun negara menyediakan empat instrumen hak atas tanah yang dapat dimanfaatkan: HGU, HGB, Hak Pakai, dan Hak Sewa. Panduan hukum lengkap untuk investor asing.
Hak Atas Tanah untuk PT PMA: Panduan Hukum bagi Investor Asing di Indonesia Read More »
Panduan pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia berdasarkan UUPT: perbedaan PT PMDN dan PT PMA, persyaratan modal, serta tahapan hukum yang harus dipenuhi sebelum perusahaan mulai beroperasi.
Pendirian Perseroan Terbatas Read More »
Hukum waris Indonesia mengenal tiga sistem yang berlaku berdampingan. Artikel ini membahas cara kerja masing-masing sistem dan langkah memastikan aset diteruskan secara adil tanpa konflik.
Transparansi kepemilikan korporasi kini menjadi kewajiban hukum. Artikel ini membahas konsep Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), kriteria berdasarkan Perpres 13/2018, dan kewajiban pelaporannya bagi korporasi di Indonesia.
Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Read More »
Hibah saham menjadi instrumen transfer kekayaan dalam konteks keluarga, amal, maupun suksesi bisnis. Artikel ini membahas aspek hukum hibah saham pada perusahaan terbuka beserta regulasi yang mengikatnya.
Hibah Saham Pada Perusahaan Terbuka Read More »
Pengurangan modal PT memerlukan keputusan RUPS yang sah, pengumuman surat kabar paling lambat 7 hari, masa keberatan kreditur selama 60 hari, akta notaris, dan persetujuan Menteri. PT PMA juga harus membedakan persyaratan permodalan dari minimum nilai investasinya.
Pengurangan Modal Perseroan Terbatas: Prosedur, Hak Kreditur, dan Pertimbangan PT PMA Read More »
PP 28/2025 menandai reformasi signifikan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di Indonesia. Artikel ini menelusuri evolusi regulasi perizinan dan dampaknya bagi pelaku usaha.
Permenkum 49/2025 mengatur laporan tahunan kepada RUPS, akta notaris, penyampaian melalui SABH dalam 30 hari, serta mekanisme teguran tertulis dan pemblokiran akses Perseroan.
Permen Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025 mengatur kegiatan usaha utama dan pendukung, termasuk KBLI, akta perusahaan, nilai investasi, serta permodalan melalui OSS.
